11 hours ago
2
Jakarta, CNBC Indonesia - Rencana buruh menggelar aksi demo besar-besaran di depan Istana Negara, Jakarta ditunda. Seyogiayanya, aksi demo itu bakal digelar besok, Jumat (19/12/2025).
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengungkapan, rencana demo itu ditunda karena menerima keputusan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli terkait penetapan kenaikan upah minimum tahun 2026. Namun, tegasnya, KSPI menerima aturan upah baru itu dengan catatan.
"Catatannya adalah KSPI akan menyerukan dan menginstruksikan seluruh buruh di Indonesia agar berjuang di Dewan Pengupahan, meminta pada Gubernur, meminta pada Bupati dan Wali Kota, indeks tertentunya 0,9," ujar Said Iqbal.
"Selain itu, KSPI juga menuntut diberlakukannya kembali upah minimum sektoral tahun 2026, sebagai instrumen perlindungan bagi buruh di sektor-sektor dengan tingkat risiko dan produktivitas tinggi," cetusnya.
Karena itulah, lanjut Said Iqbal, KSPI mendorong aksi demo yang akan digelar besok, difokuskan ke daerah masing-masing.
"KSPI mendorong agar aksi massa difokuskan di daerah masing-masing, terutama di kantor gubernur, sebagai pihak penentu upah minimum provinsi," ucapnya.
"KSPI menegaskan bahwa gerakan buruh tidak terikat pada batas waktu 24 Desember. Aksi akan dilakukan secara berjilid-jilid dan berkelanjutan hingga pemerintah membuka dialog yang nyata dan memenuhi tuntutan buruh," tukasnya.
Sebelumnya, Siad Iqbal mengungkapkan, massa buruh bakal menggelar aksi demonstrasi menolak ketentuan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026
Dia mengaku mendapatkan informasi akan ada puluhan ribu buruh dari Jakarta, Jawa Barat, dan Banten yang akan demonstrasi di depan Istana Negara pada Jumat (19/12/2025) mendatang.
"Kami dapat informasi, hari Jumat nanti, akan ada aksi demo buruh dari Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat di depan Istana Negara, terkait penolakan UMP 2026 yang dasarnya dari peraturan pemerintah terkait pengupahan," kata Said Iqbal saat konferensi pers, Selasa (16/12/2025).
Tak hanya di Istana Negara Jakarta, aksi buruh juga dilakukan di beberapa kota Industri seperti Surabaya Jawa Timur, Semarang Jawa Tengah, Bandung Jawa Barat, Makassar Sulawesi Selatan, dan beberapa kota industri di Sumatra.
"Aksi ini untuk menyuarakan penolakan terhadap RPP Pengupahan dan penetapan upah minimum yang tidak sesuai dengan harapan buruh," tegas Said Iqbal.
Ia pun menyoroti beberapa gubernur sudah memberikan bocoran bahwa penentuan UMP 2026 menggunakan alfa 0,5. Padahal, belum ada diskusi dengan para buruh oleh gubernur terkait pembahasan UMP 2026.
"Kami sudah mendapatkan informasi bahwa beberapa gubernur sudah langsung pasang badan, bahwa mereka akan menggunakan indeks tertentunya 0,5. Kami tolak, kok belum berunding dengan kami, sudah ada instruksi," terangnya.
Dia mengungkapkan, aksi demo buruh secara nasional akan tetap digelar, namun diubah menjadi setelah 24 Desember, karena menunggu keputusan dari kepala daerah soal UMP/UMK 2026.
"KSPI memutuskan untuk mempertimbangkan aksi tersebut menjadi aksi daerah dulu. Kenapa aksi daerah? Karena kan yang kita khawatirkan adalah gubernur yang akan merubah indeks tertentunya menjadi 0,5. Tapi kami akan instruksikan ke daerah dulu aksinya," jelasnya.
"Jika tanggal 24 Desember nanti kenaikan upah minimum berdasarkan indeks tertentu 0,5, maka kami akan melakukan aksi nasional, bahkan bisa berjilid-jilid, jika tuntutan kami tidak dipenuhi oleh gubernur. Jadi dengan demikian, aksi nasional kemungkinan besar baru bisa dilakukan setelah tanggal 24 Desember," tutupnya.
(dce/dce)
[Gambas:Video CNBC]
