Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa . (ist)
Ukuran Font
Kecil Besar
14px
JAKARTA (Waspada.id): Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa singgung biaya layanan bank syariah yang justru cenderung lebih mahal dari perbankan konvensional, sehingga belum memberikan keunggulan nyata bagi masyarakat.
Selain itu, Purbaya mengkritik praktik perbankan syariah di Indonesia yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan prinsip dasar ekonomi Islam.
“Kalau saya tanya ke pelaku bisnis, lebih mahal atau lebih murah? Rata-rata lebih mahal. Bahkan lebih menyulitkan. Jadi bukan itu yang diinginkan dari ekonomi berbasis syariah,” ujar Purbaya dalam forum ekonomi syariah di Jakarta, Rabu (18/2/2026).
Purbaya mengatakan, Indonesia memiliki potensi besar sebagai pusat ekonomi syariah global karena jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia.
Namun, implementasi ekonomi syariah di sektor keuangan dinilai masih tertinggal dan belum menjadi arus utama dalam sistem ekonomi nasional.
Ia menilai praktik perbankan syariah saat ini masih sebatas penggunaan istilah, tanpa menjalankan prinsip syariah secara substansial.
Menurut Purbaya, esensi ekonomi syariah bukan sekadar mengganti istilah bunga dengan terminologi lain, tetapi memastikan sistem keuangan berjalan adil, efisien, dan mendukung kegiatan produktif.
Purbaya juga menyoroti bahwa bank syariah di Indonesia belum mampu memanfaatkan basis pasar domestik yang besar.
Dengan populasi Muslim yang dominan, seharusnya bank syariah mampu menjadi pemain utama dalam sistem keuangan nasional.
Ia mencontohkan praktik sistem perbankan di Jerman yang dinilai menerapkan prinsip mirip syariah, dengan biaya pinjaman rendah dan fokus pada keberlanjutan ekonomi, bukan semata-mata mengejar keuntungan maksimal.
“Jadi kita mesti berhitung ulang tentang cara kita menjalankan praktik-praktik syariah di bank-bank syariah juga,” ujarnya.
Purbaya menegaskan bahwa ekonomi syariah merupakan bagian penting dari strategi pembangunan nasional, sejajar dengan ekonomi digital dan ekonomi hijau.
Namun diingatkan, pengembangannya memerlukan komitmen kuat, baik dari pemerintah maupun industri keuangan, agar tidak berhenti pada tataran konsep.
Menkeu Purbaya menilai evaluasi terhadap praktik perbankan syariah perlu dilakukan agar sistem tersebut benar-benar mampu memberikan manfaat ekonomi yang luas dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
“Ekonomi syariah adalah bagian dari strategi besar pembangunan sejajar dengan ekonomi hijau dan ekonomi digital. Bukan simbol, bukan retorika,” kata Purbaya.
Respons Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) menilai, kritikan Menkeu Purbaya diakui memang menjadi pekerjaan rumah industri.
Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah KNEKS, Sutan Emir Hidayat mengatakan, persepsi pembiayaan syariah lebih mahal terus dibenahi. Industri keuangan syariah kini fokus pada efisiensi, digitalisasi, serta inovasi produk agar makin kompetitif.
“Persepsi bank syariah lebih mahal kita terus benahi. Industri sekarang fokus ke efisiensi, digitalisasi dan inovasi produk supaya lebih kompetitif. Dengan skala yang makin besar dan model bisnis yang makin matang, pricing ke depan akan makin bersaing,” ujarnya.
Menurutnya, kritikan soal biaya mahal di industri keuangan syariah bukan hal baru. Di lapangan, pelaku UMKM masih membandingkan margin pembiayaan syariah dengan bunga kredit konvensional. Selisih tipis saja bisa berdampak pada arus kas usaha kecil.
KNEKS menilai struktur industri yang belum sebesar perbankan konvensional ikut mempengaruhi biaya dana. Skala yang terbatas membuat ruang efisiensi belum optimal. Karena itu, pembesaran aset dan pendalaman pasar menjadi agenda penting. (Id88)
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.





















































