Pemerintah Mau Kasih "Kejutan" Buat Pelaku UMKM, Ini Bocorannya

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah berencana menambah plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk tahun depan. Kementerian UMKM menyebut bakal ada "kejutan" yang sedang disiapkan terkait pembiayaan bagi UMKM, seiring kebutuhan modal kerja yang semakin tinggi di tengah persaingan bisnis yang kian ketat.

Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian Koperasi dan UKM, Temmy Satya Permana mengatakan, pembahasan final mengenai KUR masih menunggu keputusan dari Kementerian Koordinator Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan KUR. Namun, ia mengisyaratkan adanya kenaikan plafon dari realisasi tahun ini.

"Kalau kemarin saya bilang mungkin tahun depan Rp 320 triliun ya kemungkinannya. Tapi kita belum tahu, karena masih tunggu dari Kementerian Perekonomian," ujar Temmy di Jakarta, Selasa (18/11/2025).

Ia bilang, pemerintah ingin kebijakan pembiayaan semakin berpihak pada UMKM, mengingat banyak pelaku usaha kecil membutuhkan modal yang lebih mudah diakses agar bisa terus bertahan dan berkembang. KUR selama ini menjadi sumber pendanaan favorit UMKM karena suku bunganya relatif rendah.

Tahun ini, pemerintah menyediakan plafon sekitar Rp 280 triliun. Namun, kebutuhan modal kerja UMKM meningkat cukup signifikan, terutama bagi mereka yang sedang beralih ke penjualan digital atau memperluas kapasitas produksi.

Walau begitu, akses terhadap kredit murah ini belum sepenuhnya merata. Temmy mengakui adanya sejumlah hambatan, termasuk riwayat kredit yang bermasalah, data SLIK, dan kondisi keuangan masa lalu yang membuat sebagian pelaku UMKM sulit memenuhi persyaratan bank.

"Permasalahannya kompleks. Ada yang terkendala SLIK, ada masalah masa lalu. Padahal kita ingin pembiayaan ini makin berpihak ke UMKM," katanya.

Selain pembiayaan, pemerintah juga menekankan pentingnya pelatihan dan pendampingan UMKM agar kredit yang diberikan bisa benar-benar efektif. Menurut Temmy, kementeriannya telah menjalankan program pendampingan yang meliputi sertifikasi produk, pendampingan halal, standardisasi, hingga pelatihan teknis tertentu.

"Kami sudah berjalan di level mikro. Sertifikasi halal, BPOM, standardisasi, sampai barista pun kami dampingi. Ini memang kita jarang sosialisasikan. Yang penting hasilnya, kan," ucapnya.

Pemerintah menilai akses pembiayaan yang lebih besar, ditambah pendampingan yang terstruktur, dapat membuat UMKM lebih siap bersaing, baik secara kualitas produk maupun skala penjualan. Keputusan resmi mengenai KUR akan diumumkan setelah pembahasan di tingkat koordinasi ekonomi selesai.