Pemerintah Bayar Bunga Utang Rp79,3 T di Awal 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pemerintah hingga akhir Februari 2025 mencatatkan surplus keseimbangan primer (primary balance) sebesar Rp 48,1 triliun, tatkala keseluruhan fiskal (overall balance) menyentuh defisit Rp 31,2 triliun.

Defisit keseluruhan APBN itu sendiri disebabkan total penerimaan negara yang hanya sebesar Rp 316,9 triliun, sedangkan belanja negara lebih besar yakni Rp 348,1 triliun.

Adapun keseimbangan primer itu merupakan selisih dari total pendapatan negara dikurangi belanja negara, di luar pembayaran bunga utang, merujuk definisi yang termuat dalam buku Postur APBN Indonesia, keluaran Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kemenkeu.

Dengan mempertimbangkan catatan itu, maka bisa diperkirakan pemerintah selama dua bulan pada awal tahun ini telah membayarkan bunga utang sebesar Rp 79,3 triliun, dari total anggaran untuk pembayaran bunga utang dalam APBN 2025 sekitar Rp 552,85 triliun, merujuk dokumen Nota Keuangan 2025.

Sebagai catatan, perkiraan pembayaran bunga utang ini belum dikonfirmasi oleh Kementerian Keuangan. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Suminto dan Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan DJPPR Riko Amir enggan merespons terkait hal ini ketika dikonfirmasi.

Meski demikian, sejumlah ekonom menganggap, surplusnya keseimbangan primer tatkala overall balance mengalami defisit yang lebar menandakan pembayaran bunga utang pemerintah pada dua bulan awal tahun ini cukup besar.

"Menunjukkan bahwa komponen pembayaran bunga utang itu relatif besar, sehingga ketika dimasukkan ke dalam penghitungan neraca APBN kondisi yang tadinya surplus dalam keseimbangan primer akhirnya berubah menjadi defisit," kata Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet, Jumat (14/3/2025).

Yusuf berujar, catatan ini juga masih selaras dengan proyeksi jatuh tempo utang yang relatif besar, terutama dalam 5 tahun ke depan, sehingga akan berimplikasi terhadap komponen belanja bunga utang yang mengalami peningkatan pada tahun ini dan tahun-tahun setelahnya sampai dengan 2029.

Ekonom senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin juga menegaskan, surplusnya keseimbangan primer takala keseluruhan fiskal pemerintah mengalami defisit menunjukkan belanja negara non bunga utang masih sangat minim. "Sehingga biaya bunga mengambil porsi besar dalam belanja negara," tegasnya.

Ia menduga, belanja non bunga yang minim tersebut disebabkan oleh efisiensi belanja pemerintah ataupun inefektivitas pemerintah yang buruk akibat kabinet besar di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Bisa disebabkan oleh efisiensi atau inefektivitas pemerintah yang buruk, akibat kabinet besar yang di dalamnya banyak kementerian dan sosok baru yang masih dalam proses penyesuaian," tegas Wijayanto.

Analis Senior dari Indonesia Strategic and Economics Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan, sebetulnya dengan surplusnya keseimbangan primer itu menandakan pemerintah masih mampu membiayai operasionalnya, di luar kewajiban pembayaran bunga utang, meskipun pendapatan negara pada dua bulan awal tahun ini hanya senilai Rp 316,9 triliun, turun 20,82% dibanding periode yang sama pada tahun lalu sebesar Rp 400,36 triliun.

"Jadi belanja negara juga belum terlalu besar realisasinya, sehingga keseimbangan primernya masih tergolong sehat," ujar Ronny.

Kondisi ini kata Ronny juga bisa dipahami membuat sejumlah lembaga pemeringkat mempertahankan peringkat surat utang Indonesia terus stabil. Misalnya Fitch mempertahankan credit rating Indonesia di level BBB outlook sable, S&P juga BBB dengan outlook stable, dan Moody's Baa2 dengan outlook stable.

"Jadi, memang terjadi kontraksi dalam penerimaan negara karena beberapa sebab, tapi karena di awal tahun belanja negara juga belum terlalu besar, sehingga keseimbangan primer cenderung masih positif, artinya dari sisi kemampuan kita membayar utang juga masih terbilang sehat sehingga Fitch Rating memberi rating surat utang kita masih stay," tuturnya.

(arj/mij)

Next Article APBN Prabowo Terbatas, 45% Setoran Negara Cuma Buat Bayar Utang!