3 hours ago
3
Jakarta, CNBC Indonesia - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berada di ambang krisis keuangan serius setelah menumpuknya iuran yang belum dibayarkan negara anggota, terutama Amerika Serikat (AS). Menyikapi kondisi tersebut, AS menyatakan akan melakukan pembayaran awal atas miliaran dolar tunggakan kepada PBB dalam beberapa minggu ke depan.
Duta Besar AS untuk PBB Mike Waltz mengatakan pembayaran tersebut akan menjadi angsuran awal yang signifikan untuk menutup kewajiban tahunan Washington. Pernyataan ini disampaikan menyusul peringatan keras Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres yang menyebut organisasi dunia itu berisiko mengalami "keruntuhan finansial yang segera terjadi".
"Anda pasti akan melihat pembayaran awal dalam waktu yang sangat singkat," kata Waltz, seperti dikutip CNBC International, Senin (9/2/2026).
"Ini akan menjadi pembayaran awal yang signifikan untuk iuran tahunan kita. Angka pastinya akan diputuskan dalam beberapa minggu ke depan," ujarnya.
Data pejabat PBB menunjukkan, lebih dari 95% tunggakan anggaran reguler PBB berasal dari AS. Hingga awal Februari, AS tercatat berhutang sekitar US$2,19 miliar (Rp36,8 triliun) untuk anggaran reguler. Selain itu, AS juga menunggak sekitar US$2,4 miliar (Rp40,3 triliun) untuk misi penjaga perdamaian, serta US$43,6 juta (Rp732 miliar) untuk pengadilan PBB.
Krisis pendanaan ini terjadi di tengah penetapan anggaran reguler PBB tahun 2026 sebesar US$3,45 miliar yang disetujui Majelis Umum pada akhir Desember lalu. Anggaran tersebut mencakup biaya operasional kantor PBB di seluruh dunia, termasuk markas besar di New York, gaji staf, pertemuan antarnegara, serta program pembangunan dan hak asasi manusia.
Waltz menegaskan, pembayaran dari AS tidak hanya ditujukan untuk menutup tunggakan, tetapi juga sebagai bentuk dorongan agar PBB melanjutkan agenda reformasi.
"Secara umum, ini untuk tunggakan, dan juga sebagai pengakuan atas beberapa reformasi yang telah kita lihat," kata Waltz.
Di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump, AS diketahui menahan pembayaran wajib ke anggaran reguler dan penjaga perdamaian PBB, memangkas pendanaan sukarela, serta menarik diri dari sejumlah badan PBB, termasuk Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Tunggakan AS pun terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir, meski praktik penundaan pembayaran telah berlangsung selama beberapa dekade.
"Kami sangat fokus untuk kembali ke dasar, pada perdamaian dan keamanan," ujar Waltz. "Presiden dengan tepat bertanya, bagaimana kita dapat mengembalikan PBB agar bisa mewujudkan potensi penuhnya?" katanya.
Waltz kemudian menambahkan bahwa Washington mendorong pengurangan birokrasi dan duplikasi fungsi, termasuk konsolidasi lembaga, sebagai syarat agar organisasi global itu kembali berkelanjutan secara finansial.
(tfa/tfa)
[Gambas:Video CNBC]
