5 hours ago
2
Jakarta, CNBC Indonesia - Negara-negara di Indo-Pasifik mulai berlomba-lomba meningkatkan persenjataan negaranya. Ini disebabkan karena kondisi negara tersebut terhimpit di antara kebangkitan militer China dan meningkatnya keraguan akan bantuan Amerika Serikat (AS) terhadap wilayah tersebut.
Dikutip dari Reuters, Minggu (31/5/2026), Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth mendesak para mitra regional untuk memikul lebih banyak beban keamanan. Namun, ia menghadapi kekhawatiran yang terus berlanjut bahwa prioritas AS mungkin mulai beralih, terutama dengan adanya konflik di Iran yang ikut menyita perhatian.
Menteri Pertahanan Filipina, Gilberto Teodoro menyebut para kepala pertahanan dan perwira militer regional menegaskan bahwa saat ini ada dorongan untuk melakukan kerja sama yang lebih intensif di antara sesama negara kawasan.
"Semua menteri pertahanan sepakat mengenai perlunya peningkatan kapabilitas pertahanan masing-masing secara tangkas dan cepat," kata Teodoro, kepada Reuters.
Ia menggambarkan langkah ini sebagai upaya untuk "memperkuat" peran AS. Di mana Manila kini tengah memperdalam ikatan pertahanan dengan para mitra seperti Jepang, Australia, Kanada, dan Selandia Baru.
"Komitmen Amerika Serikat menjadi lebih solid ketika lebih banyak aktor yang terlibat, setidaknya dalam fase efek gentar (deterrence), karena adanya ancaman yang sama," kata dia.
Sementara itu, Jepang kini memosisikan dirinya sebagai pusat dari jaringan yang lebih luas tersebut. Pada April, Jepang meluncurkan perombakan terbesar terhadap aturan ekspor pertahanannya dalam beberapa dekade terakhir, menghapus pembatasan penjualan senjata ke luar negeri dan membuka jalan bagi ekspor kapal perang, rudal, serta senjata lainnya.
Menteri Pertahanan Shinjiro Koizumi menegaskan pihaknya akan bersikap jauh lebih proaktif dalam kerja sama peralatan pertahanan.
"Tujuan kami adalah memastikan setiap negara memiliki kapabilitas yang mereka butuhkan dan menyediakannya saat diperlukan," terang dia.
Menteri Pertahanan Singapura, Chan Chun Sing, pun turut mengatakan bahwa pada situasi saat ini harus mengembangkan kemitraan fleksibel dengan negara-negara yang sevisi, membentuk koalisi dari mereka yang mampu dan bersedia.
"Hal ini akan membantu menjembatani kesenjangan, menguji ide, dan menemukan jalan di wilayah-wilayah baru yang belum terpetakan," kata dia.
Selanjutnya, Panglima Staf Pertahanan Kanada, Jenderal Jennie Carignan, mengatakan bahwa pasukannya sedang memperluas kehadiran mereka di kawasan tersebut, bekerja sama dengan Jepang dan Filipina dalam bidang keamanan siber dan latihan maritim, sekaligus membantu rekan-rekan mereka di Indonesia dalam pelatihan bahasa Inggris.
"Ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan di kawasan Indo-Pasifik. Dan saya rasa inilah mengapa kita melihat adanya peningkatan kemitraan di semua lini," kata Carignan.
Sementara itu, Selandia Baru tengah menimbang hubungan yang lebih erat dan pengadaan alutsista baru. Menteri Pertahanan Chris Penk mengonfirmasi bahwa Wellington sedang mempertimbangkan secara aktif kapal-kapal dari Jepang dan Inggris untuk menggantikan fregat kelas ANZAC mereka yang menua.
Penk, yang mulai menjabat pada bulan April, mengatakan ada ruang untuk melanjutkan pakta tersebut pada tingkat yang lebih intensif.
"Jadi, jika kita dapat menemukan cara baru untuk berinteraksi dengan pihak lain, sekaligus mempertahankan hubungan yang sudah ada, maka kami akan berusaha melakukannya secara bersamaan," kata Penk.
Meskipun negara-negara di kawasan ini mempererat hubungan di antara mereka, para pejabat Asia menegaskan bahwa komitmen AS terhadap Indo-Pasifik tidak memudar oleh konflik di Timur Tengah maupun kebijakan "America First" dari Presiden Donald Trump.
"Keyakinan kami tidak tergoyahkan hanya karena keterlibatan Amerika Serikat di Iran, misalnya, dan di wilayah lainnya," kata Teodoro dari Filipina.
Bagi Australia, Menteri Pertahanan Richard Marles menggambarkan hubungan dengan Washington sebagai hal yang sangat mendasar bagi keamanan nasional.
"Bagi kami berdua, baik pemerintahan Trump maupun pemerintahan Albanese di Australia, kami melihat diri kami sebagai pengelola hubungan yang melampaui kepentingan kami masing-masing," kata Marles.
(fsd/fsd)
Add
as a preferred
source on Google
