4 hours ago
4
Jakarta, CNBC Indonesia - Ribuan warga Bulgaria turun ke jalan pada Kamis malam waktu setempat untuk memprotes pemerintahan yang akan segera berakhir. Mereka menuntut pemilihan umum yang adil serta reformasi peradilan guna memberantas korupsi endemik di negara anggota Uni Eropa termiskin itu.
Melansir Reuters, Jumat (19/12/2025), aksi unjuk rasa berlangsung di ibu kota Sofia dan sejumlah kota lain di negara kawasan Laut Hitam tersebut. Gelombang protes ini terjadi di tengah persiapan Bulgaria untuk mengadopsi mata uang euro pada 1 Januari mendatang, menggantikan mata uang lev, yang dinilai krusial bagi stabilitas ekonomi negara tersebut.
Pemerintahan yang berkuasa sejak Januari awalnya diperkirakan akan mengawasi proses adopsi euro. Namun, pengundurkan diri Perdana Menteri (PM) Rosen Zhelyazkov pekan lalu, setelah berminggu-minggu demonstrasi yang mempersoalkan dugaan korupsi negara serta rencana anggaran baru yang berpotensi menaikkan pajak, membuat semuanya tersendat.
Dalam aksi tersebut para pengunjuk rasa mengibarkan bendera Bulgaria dan Uni Eropa. Salah satu spanduk bertuliskan, "Ini bukan lelucon".
"Segala sesuatu tentang pemerintah ini sangat kurang ajar, tidak tahu malu. Perilaku arogan seperti itu mendefinisikan pemerintahan ini," kata Shisman Nikolov (48), seorang tenaga penjualan.
"Masyarakat tidak menghormati orang-orang yang menganggap diri mereka lebih tinggi dari orang lain," tambahnya.
Presiden Rumen Radev saat ini tengah melakukan konsultasi dengan berbagai partai politik. Jika mereka menolak atau gagal membentuk pemerintahan baru, Radev akan menunjuk pemerintahan sementara dan menggelar pemilihan umum sela.
Bulgaria, yang juga merupakan anggota NATO, telah menggelar tujuh pemilihan nasional dalam empat tahun terakhir. Hal ini terjadi karena pemerintahan silih berganti gagal mempertahankan mayoritas di parlemen yang terfragmentasi.
Awal bulan ini, pemerintah menarik rancangan anggaran 2026, yang untuk pertama kalinya disusun dalam denominasi euro, menyusul protes massal. Partai-partai oposisi dan sejumlah organisasi masyarakat menentang rencana kenaikan iuran jaminan sosial serta pajak dividen, yang dinilai akan membebani publik demi menutup peningkatan belanja negara.
(sef/sef)
[Gambas:Video CNBC]
