2 weeks ago
8
Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com
Permasalahan barang subsidi yang dijamin oleh negara kepada masyarakat prasejahtera bukanlah hal yang baru terjadi. Berbagai permasalahan terjadi seperti kelangkaan, pendistribusian tidak tepat sasaran, perbedaan harga hingga persoalan lain dari hulu ke hilir.
Melihat persoalan LPG 3 kg yang tidak tepat sasaran seperti pemakaian oleh usaha yang kategori menengah dan atas, mengharuskan pemerintah bertanggung jawab penuh memastikan barang subsidi ini harus tepat sasaran bagi penerimanya. Ini karena merekalah yang berhak menerima sesuai amanat negara.
Berbagai persoalan subsidi dapat dilihat berdasarkan multiperspektif baik kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun mental/sikap masyarakat Indonesia yang sebagian besar menggunakan subsidi bukan menjadi hak penerima. Komoditas subsidi ini harus memiliki perencanaan matang hingga monitoring dan evaluasi setelah program subsidi dijalankan.
Permasalahan Mendasar Subsidi LPG 3 Kg
LPG 3 kg bukanlah satu-satunya komoditas subsidi yang digelontorkan pemerintah untuk masyarakat untuk meningkatkan daya beli. Berbagai komoditas lain seperti sektor energi baik Pertalite, solar, hingga produk-produk pertanian seperti pupuk dan bibit yang menjadi prioritas setiap lembaga negara menjaga daya beli masyarakat tetap terjaga. Terkait subsidi LPG 3 kg ditujukan kepada masyarakat prasejahtera bertujuan agar kebutuhan pokok terpenuhi dengan harga yang terjangkau.
Pemberian subsidi harga LPG 3 kg dengan harga asli Rp 42.750 menjadi harga pasar saat ini, yakni dengan harga 20 ribuan bisa dilihat bahwa pemerintah memberikan subsidi energi ini dengan potongan yang begitu besar, yakni 100% dari harga dasar.
Kebijakan ini bertujuan menjaga daya beli masyarakat menengah ke bawah agar tetap terjaga yang disebut sebagai ceiling price (kebijakan harga maksimum). Dengan demikian, jika dilihat realisasi penyaluran subsidi LPG 3 kg sebanyak Rp 80,9 triliun (Kemenkeu, 2024) menempati porsi pengeluaran terbesar dari komoditas lain setelah BBM, listrik, pupuk, hingga KUR, dan lain-lain.
Oleh karena itu, program ini harus terus dikawal oleh pemerintah dan masyarakat untuk memastikan bahwa penerima subsidi adalah individu yang berhak menerimanya.
Solusi Tindak Lanjut Pemerintah
Pemerintah harus merespons lebih cepat dan mengeluarkan kebijakan yang adaptif terhadap persoalan ini. Persoalan terbaru yang membuat antre panjang dan adanya korban nyawa demi mendapatkan gas LPG menjadi salah satu bentuk kelalaian dari pemerintah pusat.
Oleh karena itu, persoalan ini cukup strategis yang perlu campur tangan pemerintah pusat secara khusus dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Untuk itu, beberapa alternatif yang bisa diupayakan agar skema subsidi lebih tepat sasaran sebagai berikut:
a. Penerapan Skema Subsidi Langsung
Penerapan skema subsidi langsung seperti transfer tunai atau e-voucher menjadi salah satu alternatif untuk bisa dijalankan dan diterapkan untuk gas LPG 3 kg. Program ini telah pernah dilakukan oleh pemerintah untuk komoditas bantuan pangan tunai dengan voucher elektronik dan efektif meningkatkan kualitas dan konsumsi pangan sebagaimana telah dilakukan studi evaluasi oleh (Banerjee, dkk., 2023) di Indonesia.
Program ini juga diterapkan oleh Pertamina untuk e-voucher pengisian BBM baru-baru dan terbukti efektif yang memungkinkan teknologi di Indonesia bisa dijalankan.
b. Peningkatan Pengawasan Distribusi
Pemerintah harus menindak tegas bagi pihak yang terbukti melakukan penyelewengan pengelolaan pendistribusian LPG 3 kg dan meningkatkan kualitas kontrol untuk mencegah kebocoran tetap berlanjut dengan berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait.
Pelacakan distribusi LPG 3 kg dengan e-voucher dan teknologi blockhain sudah bisa digunakan apabila pemerintah dengan sangat serius mengatasi persoalan ini yang masih terus berlanjut.
Implikasi Kebijakan Terhadap Perekonomian
Penerapan program subsidi LPG 3 Kg secara benar didukung monitoring dan evaluasi yang tepat sasaran memberikan peningkatan multiplier effect bagi perekonomian nasional. Pemberian subsidi bagian dari belanja pemerintah pusat yang dapat meningkatkan pendapatan nasional cukup efektif karena menyangkut daya beli dan proses produksi dari penggunaan gas sebagai bahan bakar.
Dengan demikian, efektivitas penyaluran subsidi yang tepat sasaran memberikan manfaat besar bagi stabilitas ekonomi dalam jangka pendek dan jangka panjang. Implikasi yang akan terlihat langsung di lapangan apabila pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala sebagai berikut:
a. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Prasejahtera
Program subsidi tepat sasaran mempercepat pengentasan kemiskinan dan memberikan bantalan sosial secara efektif bagi masyarakat dalam menjalankan usaha UMKM dan memenuhi kebutuhan rumah tangga
b. Efisiensi Anggaran Negara dari Kebocoran
Persoalan subsidi yang belum tepat sasaran, praktek penimbunan sehingga terjadi kelangkaan serta penyaluran yang belum merata membuat inefisiensi APBN hingga saat ini. Apabila risiko dan kebocoran ini bisa diatasi dengan teknologi digital dan pengawasan semua pihak dapat menghemat APBN secara berkala.
c. Menciptakan Stabilitas Inflasi
Semua persoalan kenaikan harga komoditas berasal dari fluktuasi dan kenaikan harga dari BBM termasuk peran dari gas melon ini. Distribusi gas LPG 3 kg yang merata dan tepat sasaran mengurangi fluktuasi harga yang mempengaruhi komoditas primer sehingga inflasi dapat dikendalikan secara berkala oleh pemerintah.
Dengan demikian, pemerintah seharusnya terus membenahi tata kelola dan pengawasan penyaluran subsidi gas melon ini dalam menjaga stabilitas harga.
(miq/miq)
