Menteri Ara Sudah Belanjakan Anggaran Rp 113,6 M, untuk Apa Saja?

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mencatatkan realisasi belanja APBN tahun 2025 sebesar Rp113,61 miliar hingga April 2025. Angka ini berasal dari total pagu yang disepakati bersama Komisi V DPR pada 13 Februari 2025 lalu, yakni sebesar Rp3,4 triliun, setelah sebelumnya mengalami penyesuaian dari Rp1,6 triliun akibat efisiensi anggaran.

Menteri PKP, Maruarar Sirait atau akrab disapa Ara, menjelaskan bahwa realisasi anggaran tersebut difokuskan untuk mendukung program 3 juta rumah yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto. Meski menghadapi keterbatasan dana, Ara tetap optimistis target ini bisa tercapai melalui skema creative financing dan kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).

"Kemudian saya juga berusaha mencari investasi luar negeri, saya minta pak Wamen (Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah) sudah 7-8 kali (ke luar negeri). Kita juga bekerja sama dengan (Badan) Bank Tanah untuk bisa memanfaatkan tanah negara," kata Ara dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI, Rabu (30/4/2025).

Secara rinci, pagu anggaran Kementerian PKP tahun ini dialokasikan ke berbagai sektor, di antaranya: Sekretariat Jenderal mendapat Rp593,70 miliar, Ditjen Kawasan Permukiman Rp28,92 miliar, Ditjen Perumahan Pedesaan Rp22,44 miliar, Ditjen Perumahan Perkotaan Rp30,49 miliar, Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Rp26,85 miliar, dan Inspektorat Jenderal Rp14,61 miliar.

Sementara itu, Balai dan Satuan Kerja (Satker) menerima alokasi Rp2,719 triliun, yang dipecah untuk operasional sebesar Rp6,26 miliar, program BSPS, pembangunan rumah susun (Rusun), rumah khusus (Rusus), penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU), serta penanganan kawasan kumuh senilai Rp692,75 miliar. Adapun Rp1,77 triliun lainnya diprioritaskan untuk program BSPS dan Rusun yang dikelola oleh Balai dan Satker, sedangkan Rp860 juta disiapkan untuk kebutuhan monitoring dan evaluasi.

Dalam paparannya, Ara membeberkan realisasi Ditjen Kawasan Permukiman baru mencapai Rp329,4 juta atau sekitar 0,06% dari total anggaran, yang digunakan untuk penyusunan regulasi, penataan kawasan PSU, pengembangan kawasan kumuh, pembentukan Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3), dan layanan pengaduan BENAR-PKP.

Ditjen Perumahan Pedesaan sendiri telah merealisasikan Rp500,3 juta atau 0,07% dari pagu. Dana ini difokuskan untuk penyusunan regulasi, tata kelola program BSPS, serta kerja sama dengan Kemendagri dan pemerintah daerah.

Sementara realisasi anggaran Ditjen Perumahan Perkotaan tercatat Rp715,6 juta atau 0,05% dari pagu, dengan prioritas pada pembangunan perumahan perkotaan, satgas tanah negara untuk rakyat, serta koordinasi lintas kementerian seperti Kemenkeu, Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian BUMN.

Di sisi lain, Sekretariat Jenderal telah menyerap Rp111,59 miliar, Inspektorat Jenderal Rp206,3 juta, dan Ditjen Tata Kelola serta Pengendalian Risiko Rp264,2 juta.

(wur)

Next Article Bareng Tito dan Ara, AHY Relokasi 139 Warga Kolong Tol Angke ke Rusun