2 hours ago
3
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bertemu dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan untuk membahas percepatan program perumahan nasional. Pertemuan itu tidak hanya membahas pembangunan rumah, tetapi juga pemanfaatan teknologi informasi dan kecerdasan buatan (AI) untuk memperbaiki tata kelola data sektor perumahan.
Pemerintah kini menyiapkan integrasi data yang melibatkan Kementerian PKP, Badan Pusat Statistik (BPS), serta tim DEN. Langkah tersebut diharapkan mampu menghasilkan basis data perumahan yang lebih akurat sehingga penyaluran berbagai program bantuan dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran.
"Kami berdiskusi panjang dengan Ketua DEN, Pak Luhut. Nomor satu agendanya adalah bagaimana soal IT, soal AI, soal teknologi intinya yang kita diskusikan supaya membuat lebih transparan, lebih cepat, lebih tepat sasaran berbasis data. Datanya dari BPS. Kami sudah menitipkan beberapa pertanyaan, utamanya pertanyaan backlog rumah itu ada berapa, baik yang tidak punya rumah maupun yang sudah punya rumah tapi tidak layak huni, by name by address. Nanti kita sinkronkan dengan database dari kita, kemudian dibantu oleh timnya Pak Luhut, kemudian data dari BPS," kata Luhut di kantor DEN, Kamis (23/7/2026).
Selain memperkuat basis data, pemerintah juga mulai menyiapkan perubahan regulasi untuk mendukung pembangunan sektor perumahan. Penyempurnaan aturan tersebut akan mencakup persoalan lahan, pembiayaan, hingga sinkronisasi data lintas kementerian agar seluruh ekosistem perumahan berjalan lebih efektif.
"'Kemudian kriteria untuk bantuan-bantuan stimulan seperti bedah rumah, yang tahun lalu 45.000 jadi 400.000, supaya benar-benar tepat sasaran. Kami sedang menggodok undang-undang perubahan. Banyak sekali masukan tadi yang bagus karena Pak Luhut sudah sangat berpengalaman di pemerintahan. Jadi bagaimana nanti kita ketemu lagi minggu depan untuk merumuskan sinkronisasi soal perumahan yang berkaitan dengan semua ekosistem, baik dengan Kementerian ATR, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, maupun data BPS," ujar Ara.
Di sisi lain, pemerintah juga bersiap menggelar akad massal rumah subsidi yang akan dipusatkan di Batam. Agenda tersebut menjadi kelanjutan dari program percepatan kepemilikan rumah yang telah beberapa kali dihadiri Presiden Prabowo Subianto.
"'Kita minggu depan mengundang Bapak Presiden Prabowo. Hari Rabu tanggal 31 Juli jam 3 sore di Batang. Kami siapkan 62.000 rumah yang akan diakadkan seluruh Indonesia pada saat minggu depan itu. Nanti bulan Desember kami siapkan di Jawa Timur 71.000 rumah se-Indonesia. Kemudian KUR perumahan itu baru pertama kali dan bulan lalu diputuskan naik kuotanya dari Rp36 triliun menjadi Rp50 triliun karena serapannya paling tinggi dibandingkan KUR yang lain," kata Ara.
Peningkatan pembiayaan perumahan melalui KUR akan memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM yang terlibat dalam rantai pasok sektor perumahan, mulai dari kontraktor, pengembang, toko bangunan hingga masyarakat yang ingin membangun maupun merenovasi rumah.
"'Tadi ada soal IT, ada soal undang-undang perumahan, ada soal data, ada soal bagaimana juga kita akan membantu UMKM. Kita juga akan bergerak menggerakkan ekonomi seperti arahan Presiden dan Pak Luhut tadi. Pertumbuhan ekonomi itu sangat didorong oleh sektor perumahan karena ada ratusan industri seperti genteng, bata, pasir, kaca, cat, dan sebagainya yang terafiliasi dengan perumahan. Belum lagi tenaga kerjanya, toko bangunan, perbankannya dan sebagainya. Jadi memang sektor perumahan ini sangat strategis jadi memang digenjot,' ujar Ara.
(dem/dem)
Add
as a preferred
source on Google
