Menaker Ingin RI Jadi Titik Pusat Standar Ketenagakerjaan, Ini Caranya

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengungkapkan, pihaknya tengah mengembangkan pembentukan badan perencanaan dan pengembangan (Barenbang). Barenbang yang disebut sebagai Indonesia Labor and Productivity Institute.

Rencana itu, kata Yassierli, merupakan salah satu program di luar program rutin Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Juga, di luar 4 program prioritas strategis Kemnaker. Hal itu terungkap saat Yassierli menyampaikan pidato sambutan di ajang Naker Inspirational Leadership Award 2025 di Jakarta, Senin malam (8/12/2025).

Dia berharap, barenbang ketenagakerjaan itu bisa menjadi acuan bagi kawasan regional.

"Kita ingin Indonesia Labor and Productivity Institute ini hadir sebagai center kebijakan dalam ketenagakerjaan. Dan kita ingin menjadi benchmark untuk Asia Tenggara, minimal. Sehingga, dukungan dari BPS, dukungan dari BRIN, menjadi sangat strategi untuk ke depan" katanya.

"Kebijakan vokasi kita arahnya ke mana? Kebijakan magang ini akan kita bawa ke mana? Kebijakan terkait dengan produktivitas, kita akan fokus ke sektor yang mana? Intervensi yang seperti apa? Kita itu berharap bukan hasil trial and error, tapi hasil dari evidence base. Hasil dari pengolahan data, profiling, analisis yang akurat, dan dia memberikan rekomendasi terkait kebijakan yang pas seperti apa," tambah Yassierli.

Sebagai salah satu upaya Kemnaker mendongkrak produktivitas tenaga kerja di Indonesia, serangkaian kegiatan akan digelar pekan ini. Setelah 2 pekan lalu Kemnaker menggelar Naker Award dalam konteks perusahaan yang mempekerjakan disabilitas, LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi), BLK Komunitas yang masih produktif.

Dia menjabarkan, kegiatan terkait produktivitas tenaga kerja yang akan digelar pekan ini di antaranya, akan ada Productivity Goes to Campus, bekerja sama dengan UI dan ITB. Lalu akan ada konferensi produktivitas yang akan digelar pada hari Jumat, 12 November 2025.

"Bagi kami di Kementerian Ketenagakerjaan sangat concern. Bagaimana meningkatkan produktivitas tenaga kerja kita, meningkatkan inovasi tenaga kerja kita, dan meningkatkan daya saing tenaga kerja kita," ucapnya.

"Kolaborasi dengan pemerintah daerah, kawasan industri, dan dukungan dari pelaku usaha, pimpinan perusahaan tentu mutlak kami perlukan. Karena kita punya PR terkait ketenagakerjaan yang tidak bisa dan tidak akan bisa diselesaikan Kementerian Ketenagakerjaan," tegas Yassierli.

(dce/dce)
[Gambas:Video CNBC]