1 hour ago
3
Jakarta, CNBC Indonesia - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan mengakui masuknya balpres ke Indonesia belum sepenuhnya bisa dihentikan, kendati operasi penindakan terus digencarkan.
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budi Utama mengatakan kondisi geografis Indonesia yang luas dengan banyak jalur perbatasan dan perairan menjadi salah satu kendala utama dalam pengawasan. Sejumlah wilayah seperti Selat Malaka hingga perbatasan Kalimantan masih menjadi titik rawan penyelundupan barang ilegal, termasuk pakaian bekas impor.
"Seperti di perairan Selat Malaka maupun di perbatasan Kalimantan, di mana barang-barang ilegal ataupun balpres masih saja tetap ada. Tentunya ini tidak lepas dari sarana dan prasarana yang ada, juga personel Bea Cukai yang menjaga perbatasan," ujar Djaka dalam konferensi pers di Kantor Pusat Bea Cukai, Jakarta, Selasa (22/9/2026).
Menurut Djaka, keterbatasan personel dan fasilitas pengawasan membuat aparat tidak bisa melakukan pemantauan secara maksimal di seluruh titik masuk. Kondisi tersebut dimanfaatkan oleh pelaku penyelundupan untuk memasukkan barang secara ilegal ke dalam negeri.
Tak hanya faktor pengawasan, Djaka menilai tingginya permintaan masyarakat terhadap pakaian bekas impor juga menjadi penyebab praktik ini terus berulang. Selama masih ada pasar yang menyerap barang tersebut, penyelundupan balpres diperkirakan akan tetap terjadi.
"Selama kebutuhan atau keinginan masyarakat untuk memakai balpres masih ada, maka praktik ini akan terus terjadi. Ibaratnya seperti main kucing-kucingan," kata Djaka.
Meski demikian, Bea Cukai memastikan akan terus memperkuat pengawasan dengan memaksimalkan sarana dan prasarana yang tersedia, termasuk pemanfaatan informasi intelijen dan pengawasan di wilayah perbatasan.
(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
