2 hours ago
2
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto dengan tegas menyatakan dukungannya untuk penindakan terhadap perusahaan dan pemilik hak izin pemanfaatan hutan yang nakal dan diduga memicu kerusakan lingkungan. Dia juga memerintahkan agar segera dilakukan verifikasi dan audit atas semua perusahaan yang memegang konsesi.
Dengan tegas, Prabowo memerintahkan agar semua perusahaan yang memegang konsesi dan tidak mematuhi aturan agar ditindak tegas. Dengan memperhitungkan besaran pelanggarannya dan agar izinnya dicabut.
"Jangan ragu-ragu kalau Anda perlu bantuan personel investigasi, minta saja bantuan polri/ TNI atau Kementerian/Lembaga lain. Sekali lagi siapa melanggar, langsung tindak, langsung cabut. Kalau tidak salah sampai hari ini kita sudah 1,5 juta hektare. Siapa melanggar, langsung kita cabut," tegas Prabowo saat memimpun Rapat Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta, Senin (15/12/2026).
Dalam rapat itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni melaporkan, sampai saat ini, penertiban atas lahan sawit di kawasan hutan sudah mencapai skeitar 4,2 juta hektare (ha). Di saat bersamaan, ada izin atas lahan pemanfaatan hutan seluas 1,5 juta ha yang sudah dicabut.
"Atas perintah Bapak Presiden, pada hari ini kami telah mengumumkan kepada publik seperti yang kami sampaikan Bapak setujui di ratas kemarin. Pada hari ini kami mencabut 22 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan seluas 1.012.016 hektare (ha)," kata Raja Juli.
"Ini bagian dari penertiban kawasan hutan yang kami lakukan sebelumnnya sesuai perintah Bapak Presiden. Sehingga, di tahun 2025 ini kami sudah lakukan penertiban atas pemanfaatan hutan nakal (PBPH) seluas 1,5 juta ha," tambahnya.
Di sisi lain, dia mengungkapkan, rencana penyusunan aturan baru terkait tata ruang di Indonesia.
"Saya hanya ingin menegaskan kembali komitmen dan perintah Bapak Presiden kepada kami untuk terus berbenah memperbaiki sektor kehutanan kita. Bahwa ada faktor alam yang terjadi itu benar. Tapi, secara rendah hati kita perlu melakukan evaluasi dan refleksi, agar kita melakukan perbaikan di sektor kehutanan yang harus kita lakukan bersama-sama," kata Raja Juli.
"Kami sudah rapat di Satgas PKH. Ada beberapa rekomendasi sangat penting tentang tata ruang. Ini lebih long term. Tata ruang yang harus segera kita lakukan bersama, duduk bersama-sama dengan menteri terkait. Agar menghilangkan egosektoral, sehingga ada satu regulasi yang jelas, tata ruang sebagai panglima sehingga pembangunan kita diarahkan ke tata ruang tersebut," tambahnya.
Tak hanya itu, lanjut Raja Juli, pihaknya juga tengah menyelidiki dan memverifikasi asal usul kayu-kayu log yang terbawa arus banjir bandang yang menghantam wilayah Sumatar di pekan akhir November lalu.
"Jadi, concern publik mengenai asal usul kayu dan penindakan atas perusahaan yang diduga merusak hutan dan lingkungan akan kita umumkan ke publik sesegera mungkin," kata Raja Juli.
(dce/dce)
[Gambas:Video CNBC]
