11 hours ago
2
Jakarta, CNBC Indonesia - Peta kebutuhan hidup layak (KHL) di Indonesia menunjukkan kesenjangan yang masih lebar antarwilayah. Data hasil perhitungan bersama Kementerian Ketenagakerjaan, Dewan Ekonomi Nasional (DEN), dan Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan, biaya minimum untuk hidup layak paling tinggi masih terkonsentrasi di daerah perkotaan hingga wilayah kepulauan. serta provinsi dengan karakter geografis dan logistik yang menantang.
DKI Jakarta menempati posisi teratas dengan kebutuhan hidup layak mencapai Rp 5,89 juta per bulan. Angka ini menegaskan tingginya biaya hidup di ibu kota, mulai dari kebutuhan perumahan, transportasi, hingga konsumsi harian, yang terus menjadi tekanan utama bagi pekerja. Demikian mengutip dokumen Sosialisasi Kebijakan Upah Minimum 2026 kepada Kepala Daerah yang diperoleh CNBC Indonesia.
Di posisi kedua ada Kalimantan Timur dengan KHL sebesar Rp 5,73 juta. Provinsi ini mencatat biaya hidup tinggi seiring aktivitas ekonomi berbasis sumber daya alam dan pembangunan infrastruktur yang masif.
Kepulauan Riau menyusul di urutan berikutnya dengan KHL Rp 5,71 juta, mencerminkan mahalnya harga barang dan jasa di wilayah kepulauan yang sangat bergantung pada distribusi logistik.
Wilayah timur Indonesia juga mendominasi daftar teratas. Papua mencatat kebutuhan hidup layak sebesar Rp 5,31 juta, angka yang sejalan dengan tantangan geografis dan keterbatasan akses yang membuat harga kebutuhan pokok relatif mahal. Bali berada tak jauh di bawahnya dengan KHL Rp 5,25 juta, didorong oleh tingginya aktivitas pariwisata yang ikut mengerek biaya hidup. Papua Barat juga masuk kelompok ini dengan KHL Rp 5,24 juta.
Daerah lain yang masuk 10 besar adalah Kalimantan Utara dengan kebutuhan hidup layak Rp 4,96 juta. Provinsi termuda di Kalimantan ini menghadapi tantangan serupa wilayah perbatasan dan distribusi barang. Maluku Utara berada di kisaran Rp 4,43 juta, artinya adanya tekanan biaya hidup di wilayah kepulauan.
Banten mencatat KHL sebesar Rp 4,29 juta, tertinggi di Pulau Jawa setelah DKI Jakarta. Posisi ini menunjukkan kuatnya pengaruh kawasan industri dan urbanisasi terhadap biaya hidup. Sementara Kalimantan Tengah melengkapi daftar 10 besar dengan KHL Rp 4,27 juta.
Berikut urutan 10 daerah dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) tertinggi:
1. DKI Jakarta - Rp 5.898.511
2. Kalimantan Timur - Rp 5.735.353
3. Kepulauan Riau - Rp 5.717.082
4. Papua - Rp 5.314.281
5. Bali - Rp 5.253.107
6. Papua Barat - Rp 5.246.172
7. Kalimantan Utara - Rp 4.968.935
8. Maluku Utara - Rp 4.431.339
9. Banten - Rp 4.295.985
10. Kalimantan Tengah - Rp 4.279.888.
Sebagai catatan, angka KHL digunakan jadi pertimbangan dalam perhitungan kenaikan upah minimum.
Dalam dokumen Sosialisasi Kebijakan Upah Minimum 2026 kepada Kepala Daerah tercantum 2 metode dalam menghitung KHL. Yaitu, metode lama (survey) dengan mengacu Permenaker No 7/2013 dan Permenaker No 18/2020. Serta, metode baru Standar ILO.
Disebutkan, kelebihan metode lama adalah berbasis komoditas, yaitu 64 jenis kebutuhan sehari-hari.
Namun, kekurangannya adalah, sulit menentukan kebutuhan komoditas per kapita dan daftar komoditas sulit disepakati.
Sementara dengan metode Standar ILO (Organisasi Buruh Internasional), kelebihannya adalah menggunakan data konsumsi rumah tangga hasil survei rutin BPS. Dan disebutkan, metode ILO telah menjadi acuan penentuan upah minimum di berbagai negara.
Dalam Standar ILO, kebutuhan hidup layak terdiri dari 4 komponen konsumsi rumah tangga. Yaitu, makanan, kesehatan dan pendidikan, perumahan/ tempat tinggal, serta pokok lain-lain.
(dce)
[Gambas:Video CNBC]
