Indonesia Harus Belajar dari Filipina

Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com

Setiap kali saya berkunjung ke Filipina untuk urusan pekerjaan, perasaan yang muncul selalu sama: rasa akrab yang kental, seolah saya sedang pulang ke Indonesia. Kemiripan perawakan masyarakatnya, keterikatan budaya, warung di pinggir jalan, minimarket, hingga banyaknya kosakata yang serupa antara bahasa Tagalog dan bahasa Indonesia menciptakan ikatan emosional yang kuat.

Namun, di balik kemiripan tersebut, terdapat satu hal yang membuat saya terpana sekaligus tertampar sebagai praktisi pembangunan di bidang agribisnis: efektivitas program Farm-to-Market Road (FMR).

Filipina, sebagaimana Indonesia, adalah negara agraris yang besar. Namun, mereka memiliki kebijakan infrastruktur yang sangat strategis dalam mendukung sektor pertanian. Sejak tahun 1997, pemerintah Filipina telah merancang dan mengesahkan FMR sebagai bagian dari rencana pembangunan jangka panjang nasional.

Konstruksi formal dimulai pada awal tahun 2000-an, dan hingga tahun 2026 ini, mereka telah berhasil membangun sekitar 70.000 kilometer jalan mulus seperti kualitas jalan tol, dari total target 130.000 kilometer.

Sisa jalan 60.000 kilometer dari target itu memang belum seperti jalan tol, masih jalanan yang belum diaspal atau beton, tetapi relatif mulus tidak bolong, dan bisa dilalui dua mobil yang berpapasan. Karena jalan tersebut sudah dibuka oleh pemerintah daerah yang bersinergi dengan pemerintah pusat untuk kepentingan nasional bersama. Masyarakat di desa pun paham jika pembukaan lahan tersebut untuk kepentingan mereka sendiri, jadi jarang ada drama pembebasan lahan.

Bagi saya, ini bukan sekadar angka statistik. Dalam beberapa kunjungan kerja ke desa-desa yang berjarak hingga empat jam perjalanan dari ibu kota Filipina, Manila, bahkan di desa-desa terpencil yang tidak terjangkau sinyal telepon seluler, kualitas jalannya halus, awet, dan mampu dilalui dua mobil van besar secara berpapasan tanpa hambatan. Ini adalah transformasi pembangunan yang nyata dan terencana, pelan tapi pasti.

Mengapa ini begitu penting? Karena masalah utama dalam sektor pertanian kita-di Indonesia maupun Filipina-sering kali bukan hanya soal produksi, tetapi soal distribusi. Food loss atau susut pascapanen yang tinggi sering terjadi akibat akses jalan yang buruk dari lahan pertanian ke pasar.

Dengan jalan yang mulus, hasil panen sampai di pasar lebih cepat dalam kondisi segar. Kualitas produk yang terjaga meningkatkan harga jual, yang pada akhirnya mendongkrak pendapatan petani dan ekonomi daerah secara keseluruhan.

Lebih dari itu, FMR di Filipina adalah hasil kolaborasi sinergis yang dipimpin Kementerian Pertanian, dieksekusi oleh Kementerian Pekerjaan Umum serta pemerintah daerah di seluruh Filipina. Efek gandanya nyata: warga desa menjadi lebih produktif, akses ke sekolah lebih mudah, dan mobilitas penduduk meningkat. Ini adalah investasi holistik bagi kemajuan pedesaan.

Realitas di Filipina ini menjadi tamparan keras bagi kita di Indonesia. Secara ekonomi, PDB maupun PDB per kapita Filipina masih di bawah Indonesia. Namun, mengapa mereka mampu membangun infrastruktur desa dengan kualitas sekelas jalan tol yang tahan bertahun-tahun, sementara kita sering menjumpai jalan baru diaspal namun sudah rusak dalam hitungan minggu?

Kita sering berlindung di balik alasan iklim, hujan besar dan sebagainya. Namun, Filipina menghadapi tantangan yang bahkan lebih ekstrem, mereka sering dilanda angin topan (taifun) yang tidak jarang memporak porandakan pemukiman, namun konstruksi jalan mereka terbukti mampu bertahan.

Jika bukan iklim, apakah masalahnya ada pada integritas? Apakah karena di Indonesia, pembangunan infrastruktur sering terjebak dalam praktik markup yang menurunkan kualitas dari standar jalan tol menjadi kualitas kelas dua atau tiga?

Pertanyaan ini harus kita jawab dengan jujur. Sampai kapan kita akan terus membiarkan infrastruktur vital kita dikorbankan oleh praktik-praktik yang tidak efisien dan mental korup? Jika kita tidak segera belajar dari tetangga dekat kita dan memperbaiki tata kelola pembangunan infrastruktur, kita harus siap tertinggal. Sudah saatnya kita menjadikan kualitas, ketahanan, dan dampak ekonomi sebagai tolok ukur utama, bukan sekadar menggugurkan kewajiban "proyek" semata.

(miq/miq)

Add as a preferred
source on Google