Indef Ungkap Industri Galangan Kapal RI Masih Bergantung Logam Impor

Jakarta, CNBC Indonesia - Peneliti Center of Industry, Trade, and Investment Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Ahmad Heri Firdaus mengungkapkan, industri galangan kapal di Indonesia masih bergantung pada bahan baku logam dasar impor. Padahal, di satu sisi Indonesia telah mampu memproduksi logam dasar sendiri.

"Kita sekarang ekspor logam dasar, itu diekspor. Padahal industri galangan kapal kita butuh produk logam dasar, nah untuk dapat bahan baku logam dasar itu kita harus impor. Padahal kita sudah bisa bikin di Sulawesi," ungkap Heri di Indonesia Maritime Talk 2025 di Hotel The Ritz-Carlton, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (25/2/2025).

Heri menilai, kondisi ini menandai adanya ketidaksinkronan dalam rantai pasok industri nasional. "Sebagai contoh, kita sudah memproduksi logam dasar, tetapi industri yang menggunakan logam dasar, seperti industri alat angkutan, mobil, kereta, kapal laut, masih ada yang bahan bakunya impor," imbuhnya.

Dia pun menjelaskan bahwa industri galangan kapal memiliki keterkaitan erat dengan sektor hulu, termasuk industri logam dasar dan infrastruktur kepelabuhanan. Jika industri logam dasar dalam negeri bisa lebih optimal dimanfaatkan, industri galangan kapal dapat berkembang lebih pesat.

"Sebenarnya peluang untuk mendorong industri maritim cukup besar. Hanya saja, industri galangan kapal ini butuh dukungan dari sektor hulu, seperti industri bahan baku. Inilah yang harus lebih didukung," terang dia.

Adapun salah satu solusi yang bisa diterapkan pemerintah untuk mendorong industri maritim menjadi lebih baik, menurutnya, dengan pemberian insentif fiskal untuk industri yang menggunakan bahan baku lokal.

"Kalau misalnya industri galangan kapal menggunakan bahan baku lokal, seharusnya ada insentif fiskal, misalnya pembebasan PPN," jelas Heri.

Menurutnya, pemberian insentif fiskal bisa memberikan dampak positif bagi industri perkapalan. Ia mencontohkan skenario yang pernah diuji pada tahun 2015 dan 2018 silam, di mana fasilitasi fiskal terbukti dapat mendorong pertumbuhan industri.

"Insentif fiskal ini sangat bermanfaat bagi para pelaku usaha. Misalnya, di kawasan berikat, kalau kita beli bahan baku dari luar negeri, itu tidak kena pajak, tapi syaratnya harus diekspor lagi. Nah, bagaimana kalau barang yang diproduksi itu digunakan di dalam negeri untuk mesin ekonomi? Itu bisa membantu ekonomi," paparnya.

Selain insentif PPN, Heri juga menyoroti aspek lain dari kebijakan fiskal yang perlu diperhatikan, seperti bea masuk dan PPN impor. "Kalau kita bicara fiskal, ada banyak aspek yang harus diperhitungkan, seperti tarif impor, PPN, dan sebagainya. Ini yang perlu dilihat lagi," pungkasnya.

(wur)

Next Article Bos INSA Bongkar Alasan Industri Galangan Kapal AS Maju, RI Bisa?