Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan Balai Latihan Kerja (BLK) tidak boleh berhenti pada proses pelatihan dan penerbitan sertifikat. Dia meminta agar peserta pelatihan di BLK dikawal hingga benar-benar memiliki akses ke dunia kerja melalui penguatan penempatan kerja dan jejaring dengan dunia usaha.
Menurut Yassierli, kebutuhan publik hari ini sederhana yaitu pelatihan harus berujung peluang kerja nyata. Oleh Karena itu, BLK perlu mengambil peran lebih luas, bukan hanya "mengajar", tetapi juga menyiapkan jalan masuk ke dunia kerja agar keterampilan yang dipelajari tidak berhenti di ruang kelas.
"Kita harus berupaya semaksimal mungkin menjadikan fungsi BLK ini, sebagaimana fungsi BLK milik Kemnaker antara lain sebagai pusat pelatihan vokasi, pusat inovasi, pusat kewirausahaan, dan pusat pengembangan produktivitas. Kalau kita sudah memposisikan BLK seperti empat fungsi itu, artinya kita sudah melangkah di jalur yang tepat," kata Menaker Yassierli saat membuka pelatihan berbasis kompetensi (PBK) di BLK Lahat, Lahat, Senin (9/2/2026).
Yassierli menyampaikan, praktik integrasi pelatihan dan penempatan telah diterapkan pada BLK Kemnaker. Ia menyebut tingkat penempatan lulusan BLK Kemnaker mencapai 70%, yang didorong dengan memperkuat hubungan antara proses pelatihan dan kebutuhan pasar kerja.
Foto: Menaker Yassierli saat membuka pelatihan berbasis kompetensi (PBK) di BLK Lahat, Lahat, Senin (9/2/2026). (Dok. Biro Humas Kemnaker)
Menaker Yassierli saat membuka pelatihan berbasis kompetensi (PBK) di BLK Lahat, Lahat, Senin (9/2/2026). (Dok. Biro Humas Kemnaker)
Model tersebut, lanjut Yassierli, bisa diterapkan juga di BLK milik pemerintah daerah agar manfaat pelatihan benar-benar dirasakan masyarakat. Ia menekankan peran Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker), termasuk fungsi pengantar kerja, untuk ikut mengawal lulusan pelatihan dan memastikan mereka tidak berjalan sendiri setelah pelatihan selesai.
"Jadi 70% yang dilatih kita fasilitasi sampai kita hantarkan sampai ke tempat kerja. Makanya di Dinas (ketenagakerjaan) ada fungsi pengantar kerja, mereka yang harus mengawal. Balai juga harus punya kolaborasi network jejaring dengan industri," kata Yassierli.
Pada kesempatan tersebut, Yassierli juga menjelaskan PBK di BLK Lahat merupakan pelatihan dari dana hibah APBN sebanyak tujuh paket. Ia berharap hibah ini dioptimalkan untuk memperkuat kapasitas pelatihan di BLK Lahat, sekaligus menjadi pijakan untuk pengembangan program berikutnya.
Ke depan, Yassierli menyampaikan harapan agar pelatihan di BLK Lahat ini dapat berlanjut pada tahap berikutnya. "Dan nanti kita akan melanjutkan dengan batch ke-2, batch ke-3, batch ke-4. Dan sekali lagi kita ingin SDM-SDM di Kabupaten Lahat ini muncul. Hadir menjadi calon-calon SDM terbaik bangsa di masa yang akan datang," pungkasnya.
(wur/wur)
[Gambas:Video CNBC]

2 hours ago
2
















































