3 hours ago
3
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara resmi menggelar sidang perdana masalah debottlenecking atau hambatan investasi maupun usaha di kantornya, Selasa (23/12/2025).
Dalam sidang ini, Purbaya menyidangkan dua kasus. Pertama adalah kasus hambatan pembiayaan ekspor. Kedua, terkait biaya layanan pengolahan sampah di Surabaya. Khusus kasus biaya layanan pengolahan sampah, sidang ini menghadirkan pihak swasta serta pemerintah daerah.
"Ini merupakan sidang perdana dari Benowo, Surabaya," kata Purbaya di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta.
Sidang perdana ini sebelumnya telah dijadwalkan Purbaya sejak pekan lalu. Saat konferensi pers APBN, Kamis (18/12/2025) ia mengatakan proses sidang kasus yang dilaporkan para pengusaha hingga membuat terhambatnya aktivitas usaha dan investasi akan mulai disidangkan olehnya dan Satgas Percepatan Program Strategis Pemeirntah (P2SP) pada pekan ini.
Purbaya mengatakan, hingga 18 Desember 2025, setidaknya sudah terdapat empat aduan dari para pelaku usaha terkait masalah debottlenecking. Aduan itu masuk ke kanal layanan https://lapor.satgasp2sp.gp.od yang telah dibuka pada Selasa (16/12/2025).
"Per hari ini sudah masuk empat aduan," ucap Purbaya saat konferensi pers APBN di kantornya, Jakarta, Kamis (18/12/2025).
Saat itu, Purbaya menjelaskan, empat aduan yang telah masuk itu terkait dengan masalah pendanaan dan pembiayaan; penegakan hukum yang belum masuk pengadilan, termasuk premanisme dan pungli; lahan dan tata ruang; serta perizinan berusaha.
"Keempat aduan tersebut saat ini sedang dalam proses tindak lanjut oleh Pokja dan K/L terkait dan dapat dipantau masyarakat sebagai bentuk transparansi," ucap Purbaya.
(arj/haa)
[Gambas:Video CNBC]
