DPRD Sumut: Hak THR Dan Gaji Ke-13 Guru Agama Tertahan Tiga Tahun, Wajib Dibayar

18 Desember 202518 Desember 2025

MEDAN (Waspada.id): DPRD Sumatera Utara menilai tertahannya pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 bagi guru agama selama tiga tahun terakhir sebagai cermin kegagalan sistem birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. DPRD menegaskan persoalan tersebut berpotensi melanggar hak konstitusional aparatur sipil negara (ASN) dan tidak dapat lagi ditutup dengan alasan teknis administrasi.

Isu ini mengemuka dalam rapat kerja dan dengar pendapat gabungan Komisi A, Komisi C, dan Komisi E DPRD Sumut bersama Dinas Pendidikan Provsu, Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumut, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Inspektorat, serta perwakilan organisasi guru, kemarin.

Scroll Untuk Lanjut Membaca

IKLAN

Dalam forum tersebut terungkap, sejak 2023 hingga 2025 guru agama lintas agama—Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu—tidak menerima THR dan gaji ke-13, meski memiliki status kepegawaian, beban kerja, dan kewajiban yang sama dengan guru mata pelajaran umum yang haknya tetap dibayarkan setiap tahun.

Ketua Komisi E DPRD Sumut, HM Subandi, menegaskan bahwa negara tidak boleh gagal hanya karena persoalan koordinasi antarinstansi. Menurutnya, ketidaksinkronan data antara Dinas Pendidikan dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumut menunjukkan lemahnya tata kelola pemerintahan yang berdampak langsung pada kesejahteraan pendidik.

Anggota DPRD Sumut, Dr H Ahmad Darwis, menyebut persoalan ini bukan hanya kelalaian administratif, tetapi sudah mengarah pada pelanggaran prinsip kesetaraan dalam birokrasi. “Guru agama adalah ASN dan PPPK yang sah. Jika hak mereka tertahan bertahun-tahun, ini bukan kesalahan kecil. Negara wajib hadir dan bertanggung jawab,” ujarnya.

DPRD Sumut mendesak Pemprov Sumut segera membenahi sistem administrasi penggajian, menyelaraskan data lintas lembaga, serta menuntaskan pembayaran seluruh THR dan gaji ke-13 yang tertunggak. DPRD menegaskan penyelesaian persoalan ini akan menjadi indikator komitmen pemerintah daerah dalam menegakkan keadilan dan kepastian hukum bagi aparatur negara.

DPRD Sumut menegaskan rapat ini harus berujung pada keputusan konkret, bukan sekadar rekomendasi. Integrasi data guru lintas instansi, perbaikan administrasi penggajian, serta pembayaran THR dan gaji ke-13 yang tertunggak menjadi tuntutan utama yang wajib direalisasikan Pemprov Sumut.

Para wakil rakyat mengingatkan, memperjuangkan hak guru agama bukan sekadar persoalan anggaran, melainkan ujian kehadiran negara dalam menegakkan keadilan, menghormati pengabdian pendidik, serta menjamin tidak ada diskriminasi dalam sistem pendidikan nasional. (id06)

Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.