1 hour ago
1
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan tindak lanjut pengelolaan izin usaha 28 perusahaan yang dicabut buntut dari bencana di Sumatra. Rencananya izin itu akan dialihkan kepada perusahaan pelat merah yang membidangi sektor kehutanan dan tambang.
Salah satu izin usaha pertambangan (IUP) yang dicabut adalah tambang emas Martabe milik PT Agincourt Resources (PTAS) yang berlokasi di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatra Utara.
Dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senin (26/1/2026), Prasetyo mengatakan pengelolaan wilayah usaha ini nantinya akan diserahkan kepada Badan Pengelola Investasi Danantara, jika proses administrasi pencabutan sudah selesai.
"Berkaitan siapa yang akan mengelola ke depan terhadap lahan atau jenis usaha yang dicabut negara, maka pengelolaannya akan diserahkan kepada Danantara. Di mana Danantara telah menunjuk perusahaan PT Perhutani untuk nantinya mengelola, mengelola lahan atau kegiatan ekonomi dari berarti dari 22 perusahaan kalau yang Perhutani," kata Prasetyo.
"Karena kalau yang izin tambang itu diserahkan kepada Antam atau MIND ID," tambahnya.
Seperti diketahui pemerintah telah mengumumkan pencabutan Izin 28 perusahaan yang terindikasi melakukan kerusakan di wilayah Sumatra, Selasa (20/1/2026) di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta.
28 perusahaan itu terdiri dari 22 perusahaan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) hutan alam dan hutan tanaman seluas 1.010.592 hektare. Selain itu juga 6 perusahaan di bidang tambang, perkebunan, dan Perizinan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (PBPHHK).
Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima informasi resmi terkait rencana pengambilalihan PT Agincourt Resources oleh MIND ID.
"Belum, saya belum ter-update," ujar Tri ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, dikutip Rabu (28/1/2026).
Menurut Tri, meski belum ada komunikasi resmi, namun pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara terkait kemungkinan pengalihan aset. "Koordinasi mungkin, koordinasi," kata dia.
(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]
