Chaos! Warga Ngamuk Tolak Negaranya Jadi Karantina Virus Mematikan

19 hours ago 2

Jakarta, CNBC Indonesia - Ratusan warga turun ke jalan di Kenya untuk memprotes rencana pembangunan fasilitas karantina Ebola yang akan menampung warga negara Amerika Serikat (AS). Aksi tersebut mencerminkan meningkatnya kekhawatiran publik terhadap kemungkinan masuknya virus mematikan itu ke negara yang hingga kini belum mencatat satu pun kasus Ebola.

Demonstrasi berlangsung pada Senin (1/6/2026) di kota Nanyuki, wilayah Kenya bagian tengah, hanya beberapa hari setelah Pengadilan Tinggi Kenya memerintahkan penghentian sementara proyek tersebut.

Rencana pembangunan fasilitas karantina di pangkalan militer Laikipia memicu kemarahan warga. Banyak yang mempertanyakan alasan Kenya harus menerima orang-orang yang terpapar Ebola, sementara wabah tersebut saat ini terjadi di wilayah lain Afrika, terutama di Republik Demokratik Kongo dan Uganda.

Wabah Ebola yang sedang berlangsung di kedua negara tersebut dilaporkan telah menewaskan lebih dari 200 orang.

Rekaman yang diperoleh Reuters menunjukkan sekitar 100 demonstran memadati jalan-jalan menuju pangkalan udara Laikipia. Sejumlah peserta aksi terlihat meniup peluit, sementara beberapa lainnya berdiri di atas bak kendaraan pikap yang bergerak perlahan mengikuti iring-iringan massa.

Asap juga tampak membubung dari benda yang dibakar di tengah jalan. Di saat yang sama, aparat kepolisian dan militer dilaporkan meningkatkan kehadiran mereka di jalur-jalur menuju pangkalan udara tersebut.

Pejabat AS sebelumnya menjelaskan bahwa fasilitas yang direncanakan memiliki kapasitas 50 tempat tidur.

Unit tersebut ditujukan untuk menampung warga negara AS yang telah terpapar virus Ebola namun belum menunjukkan gejala penyakit.

Meski demikian, rencana tersebut mendapat perlawanan melalui jalur hukum.

Sebuah gugatan yang menyatakan fasilitas itu berpotensi membahayakan kesehatan publik karena sistem kesehatan Kenya dinilai masih rapuh, serta mempertanyakan kurangnya transparansi dalam kesepakatan pembangunan fasilitas tersebut, diterima oleh pengadilan tertinggi Kenya pada Jumat lalu.

Pemerintah Amerika Serikat menyatakan siap mengalokasikan dana sebesar US$13,5 juta untuk mendukung kesiapsiagaan Kenya dalam menghadapi Ebola.

Namun hingga kini, hanya sedikit rincian yang dipublikasikan mengenai operasional pusat karantina tersebut.

Menteri Kesehatan Kenya, Aden Duale, pada Sabtu membela proyek tersebut. Ia mengatakan kesepakatan itu merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk memperkuat sistem respons darurat negara.

Menurutnya, pusat karantina tersebut tidak ditujukan khusus bagi warga negara Amerika Serikat.

"Pusat karantina itu diperuntukkan bagi semua orang," kata Duale, dilansir Reuters.

Fasilitas tersebut sebenarnya dijadwalkan mulai beroperasi pada Jumat lalu, menurut pejabat AS.

Meski ada perintah pengadilan untuk menghentikan proyek, sejumlah pesawat militer tercatat keluar-masuk Nanyuki pada akhir pekan lalu. Para diplomat dan pakar menilai aktivitas tersebut tampaknya merupakan bagian dari persiapan yang masih terus berjalan.

Salah satu penyelenggara demonstrasi, Patrick Wahome, mengatakan para pengunjuk rasa menginginkan fasilitas tersebut ditutup permanen paling lambat Selasa, 9 Juni.

Menurutnya, risiko penularan terlalu besar bagi masyarakat setempat.

"Nanyuki adalah kota yang sangat kecil. Personel militer yang bertugas di pangkalan itu tinggal bersama kami. Anak-anak kami bersekolah di tempat yang sama dan itu berarti jika seseorang terinfeksi, maka kami semua terinfeksi," kata Wahome kepada Reuters.

"Kami berdemo demi nyawa kami," tambahnya.

Kekhawatiran serupa juga disampaikan warga lainnya, Malin Ndegwa. Ia menilai Kenya tidak seharusnya menanggung risiko wabah yang berasal dari negara lain dengan menerima warga asing yang terpapar virus tersebut.

"Mengapa mereka tidak melakukannya di DRC [Kongo]? Mengapa mereka tidak melakukannya di Uganda? Mengapa mereka harus membawanya ke sini?" ujarnya.

Ndegwa menegaskan penolakan total terhadap proyek tersebut.

"Kami mengatakan dengan tegas, tidak ada negosiasi, tidak ada partisipasi publik, kami tidak menginginkan apa pun. Kami ingin fasilitas itu dipindahkan dari kota kami, kami ingin fasilitas itu dipindahkan dari Kenya," katanya kepada The Associated Press.

(luc/luc)

Add logo_svg as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Read Entire Article
Berita Kasus| | | |