2 weeks ago
10
Jakarta, CNBC Indonesia - Produsen plastik dalam negeri mendesak pemerintah untuk mewajibkan Standar Nasional Indonesia (SNI) pada alat tulis kantor (ATK) impor. Desakan ini muncul di tengah menurunnya permintaan ATK akibat efisiensi anggaran kementerian/lembaga serta digitalisasi yang mengurangi kebutuhan dokumen fisik.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiono menyebut tren ATK impor yang meningkat belakangan ini telah memperketat persaingan bagi produsen lokal.
"Dengan adanya demand yang berkurang, otomatis persaingan makin berat. Industri dalam negeri harus mengantisipasi dengan menciptakan pasar dan produk baru," kata Fajar kepada CNBC Indonesia, Selasa (25/2/2025).
Dia mengatakan, penghematan anggaran pemerintah yang berimbas pada penurunan belanja ATK sudah terasa sejak awal tahun. Namun, untuk sementara industri masih terbantu oleh kebutuhan ATK sekolah menjelang tahun ajaran baru pada Juni-Juli 2025 mendatang.
"Yang perlu diwaspadai adalah Agustus hingga akhir tahun. Setelah kebutuhan sekolah terpenuhi, permintaan ATK kantor akan turun drastis. Lalu bagaimana dengan suplai?" ujarnya.
Fajar menegaskan bahwa pemerintah perlu mengendalikan arus impor ATK agar industri dalam negeri tetap bertahan. Salah satu caranya adalah dengan memperketat aturan, seperti menerapkan SNI wajib untuk produk plastik impor.
"Permendag 36/2023 sudah mulai membatasi impor dengan inspeksi di pelabuhan asal. Kami berharap regulasi ini bisa ditingkatkan lagi dengan mewajibkan SNI. Kalau tidak, utilisasi industri dalam negeri bisa turun di bawah 50%," jelasnya.
Selain SNI, Inaplas juga mendorong pemerintah untuk meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam pengadaan ATK, khususnya di sekolah-sekolah yang masih membutuhkan ATK fisik.
"Ada dua hal yang perlu dilakukan pemerintah: pertama, mewajibkan SNI untuk produk plastik impor, dan kedua, meningkatkan TKDN dalam pengadaan ATK. Kalau ini tidak dilakukan, industri dalam negeri akan semakin tertekan," kata Fajar.
Adapun usulan-usulan tersebut sejalan dengan maraknya ATK impor murah dari China yang menjadi tantangan bagi industri lokal. Produk-produk tersebut membanjiri pasar dengan harga yang lebih rendah, sehingga mempersempit peluang bagi produsen dalam negeri.
"Itu yang harus diatur. Supply-nya harus dikurangi dengan menekan volume impor. Kalau impor tidak dikendalikan, industri lokal pasti kena. Pilihannya hanya dua, melindungi industri tanah air atau membiarkannya mati," tegasnya.
(dce)
Saksikan video di bawah ini:
Video: Trump: Tarif Impor Tinggi ke Kanada & Meksiko Sesuai Jadwal
Next Article Pemerintah Optimis Bisa Kurangi 30% Sampah Hingga 2025
